Main Menu

Visitor Counter

2588868
TodayToday7108
YesterdayYesterday9305
This_WeekThis_Week62399
This_MonthThis_Month100000
All_DaysAll_Days2588868
Your IP is :54.224.197.86

Selesaikan Perbedaan Tafsir Perpajakan Dalam Suasana Sejuk

JAKARTA - Perbedaan penafsiran pasal-pasal pada perundang-undangan dan peraturan mengenai perpajakan antara BPK RI, Dirjen Pajak Kementerian Keuangan, serta BUMN/BUMD selayaknya diselesaikan dengan cara informal dan dalam suasana sejuk. Penyelesaian seperti ini dipastikan lebih cepat prosesnya dan cepat juga menemukan solusinya.

“Kalau memang ada yang keberatan dengan hasil temuan BPK, setelah acara ini kan ada makan siang. Kita ngobrol-ngobrol bersama. Beres, bukan?” kata Anggota II BPK RI, Taufiqurrahman Ruki dalam sambutannya di acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap BUMN dan BUMD di auditorium gedung BPK RI di Jakarta, Selasa (1/3). Hadir dalam kesempatan itu, Ketua Umum Asbanda, Winny Erwindia, 16 direktur utama BPD, sejumlah direksi BPD, Ketua Umum Himbara, Gatot Suwondo, serta tiga direktur utama bank BUMN.

Taufiqurrahman melanjutkan, temuan BPK sebaiknya ditanggapi tidak berlebihan karena hanya memuat beberapa hal, yaitu tidak dilaksanakan, kurang dilaksanakan, dan sudah dilaksanakan. Pemuatan tersebut bisa jadi dikarenakan perbedaan penafsiran karena perundang-undangan dan peraturan belum memuatnya penjelasan secara mendetil. Perbedaan ini yang perlu dibicarakan tanpa harus menimbulkan persoalan baru yang melelahkan dan justru membangun opini publik yang berlebihan.

Berbicara mengenai rencana kerja BPK RI di masa depan, menurut mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pihaknya akan memfokuskan pada penerimaan negara, baik pajak maupun utang luar negeri. BPK RI, selaku auditor negara, berkeinginan penerimaan negara menjadi optimal sehingga keadaan negara menjadi lebih baik di masa depan. Mengenai pajak, dia menyarankan kepada Dirjen Pajak Kementerian Keuangan untuk segera mengembalikan kelebihan pajak yang dibayarkan wajib pajak (WP) BUMN/BUMD.

Sementara itu, Dirjen Pajak, Fuad Rahmani mengatakan, pihaknya memang akan terus melakukan perbaikan mengenai berbagai macam hal di instansinya. Perbaikan tersebut dimulai dengan mendengarkan saran diantaranya dari bank BUMN/BUMD selaku wajib pajak (WP) maupun bank persepsi. Beberapa saran yang sudah diperoleh untuk ditindaklanjuti mengenai penafsiran pada pasal-pasal di perundang-undang dan peraturan, serta pengembangan teknologi.

Khusus mengenai teknologi, ternyata harus terus dikembangkan karena masih sering mengalami gangguan. Gangguan disebabkan kemampuannya dalam melayani WP, yang jumlah terus meningkat, makin terbatas. Selama tahun 2010, teknologi perbankan harus menyelesaikan transaksi sebanyak 35 juta lembar SSP senilai Rp550 triliun dan tahun 2012 ditargetkan naik menjadi 40 juta lembar SSP senilai Rp660 triliun.

“Tiga tahun lalu kami targetkan naik tiga kali lipat. Agar teknologi selalu lancar, nanti akan kami bicarakan bersama Bank Indonesia,” kata Fuad.

sumber : humas asbanda

Mini Calendar

October 2017
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Asbanda Banner